Make your own free website on Tripod.com
TAPAK SEJARAH

Johannes Rach, pelukis berkebangsaan Denmark, yang bekerja di Batavia tahun 1764 sampai 1783, melukis tempat berlabuhnya kapal di lepas muara Ciliwung yang dangkal beberapa ratus meter sebelah unatra Menara Syahbandar. Muara Ciliwung berada di sebelah kanan. Tiada satu pun peninggalan dari kubu ini yang terletak kurang lebih empat ratus meter di sebelah utara pintu masuk Pelabuhan Sunda Kelapa sekarang, tetapi di tepi baratnya.
Monumen Jan Pieterszoon Coen, pendiri Batavia, dahulu di depan Departemen Keuangan sekarang

IBUKOTA REPUBLIK INDONESIA

DI Tengah Perang Dunia II, Maret 1942, Jepang masuk ke Pulau Jawa dan samasekali menghentikan pembangunan Batavia. Walaupun, dalam rangka propaganda, tantara Dai Nippon mengganti nama Batavia menjadi Djakarta Toko Betsu Shi, serta menghancurkan patung JP Coen di Waterlooplein.

Untuk lebih mengukuhkan propagandanya, Jepang juga menempatkan seorang Wakil Walikota Djakarta Toko Betsu Shi, yakni Soewirjo. Sementara itu, Walikotanya diambil dari orang Jepang.
Monumen Proklamator Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta di Jl. Pegangsaan Timur No 56
Penguasaan yang tidak lama ini ternyata menghadirkan sangat banyak kerusakan, hampir semua bangunan indah dan hotel dijadikan barak tentara yang samasekali tidak terawat. Sampai kemudian, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia di Jl. Pegangsaan Timur (Proklamasi) No. 56 memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Satu bulan kemudian, tidak kurang dari 300.000 orang berkumpul di Lapangan Ikada (Taman Medan Merdeka), 19 September 1945. Hebatnya, massa sebanyak itu datang berkumpul berkat berita dari mulut ke mulut. Sebenarnya rapat direncanakan tanggal 17 September, tepat satu bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan. Namun karena ada ancaman tentara Jepang dan Sekutu, rapat raksasa di Lapangan Ikada diundur menjadi 19 September. Setelah Rapat Raksasa di Lapangan Ikada itu, menurut sejarawan Uka Tjandrasasmita, rakyat Surabaya bergelora pada 10 November 1945, demikian juga perlawanan pada penjajah terus menyebar di seluruh negeri.

Namun Belanda, yang membonceng tentara Sekutu (NICA) tidaklah pernah mengakui proklamasi tersebut hingga Desember 1949. Dan, karena itu pecahlah Perang Kemerdekaan. Hanya saja, perang ini tidaklah berlangsung di Batavia, walaupun Bandung, Surabaya, dan juga Yogyakarta, tempat dimana Soekarno, Hatta dan beberapa pejabat tinggi lainnya dan keluarga mereka bemukim dan menjadikannya Ibukota Republik yang baru lahir itu sejak kepergian mereka dari Batavia pada 4 Januari 1946.

Oleh sebab itu, pemerintah pendudukan pun kembali menata dan merencanakan sebuah pemekaran Batavia. Rencana pemekaran kota ini ke wilayah sebelah selatan lapangan Merdeka, kira-kira 8 kilometer. Wilayah itu sendiri sebelumnya telah disurvey dengan maksud untuk membuat lapangan terbang internasional yang baru untuk menggantikan lapangan terbang Kemayoran (didirikan menjelang Perang Dunia II) yang ternyata menjadi penghalang pemekaran kota ke arah timur. Wilayah yang dimaksud adalah Kebayoran seluas 730 Ha, yang dapat dihubungkan dengan jalan raya bagi kendaraan bermotor. Daerah yang diproyeksikan bagi perumahan itu bersinggungan tepinya dengan jalan Kereta Api Tanah Abang - Serpong, yang dapat mempermudah pengangkutan bahan-bahan bangunan.

Rencana pertama pembangunan kota itu diserahkan pada M.Soesilo, seorang insinyur praktek pada Centeral Planologisch Bureau (Biro Pusat Planologi). Dan sejak itu pula, dikenal istilah Kota Satelit Kebayoran. Pada Februari 1949 rencana kota Kebayoran selesai. Pembuatan jalan-jalan dan persiapan tanah-tanah perumahan mulai berjalan dengan sistematis. Pada 18 Maret 1949, dimulailah peletakan batu pertama. Dan, setahun kemudian terjadilah perubahan-perubahan sebagai berikut: 150 Ha tanah untuk perumahan telah dibuka; 1.000.000 M2 jalur jalan tanah telah disiapkan; 42 km luas jalan telah dikeraskan dengan aspal; 17 km saluran pipa-pipa air minum telah dipasang; 7 titik sumur bor telah dibuat; 2.050 unit perumahan telah selesai dibangun dari rencana sebanyak 2.700 unit. Tanah seluas 730 Ha itu dibagi untuk keperluan perumahan rakyat (152 Ha); perumahan sedang (69,8 Ha); villa (55,1 Ha); bangunan-bangunan istimewa (75,2 Ha); Flat (6,6 Ha); toko dan kios (17 Ha); industri (20,9 Ha); taman-taman (118,4 Ha); jalan-jalan (181,5 Ha) dan sawah-sawah di pinggiran (33 Ha). Semua itu dimaksudkan untuk memberi tempat kediaman bagi 100.000 penduduk.

Kemudian, Desember 1949, pemerintah republik Indonesia kembali ke Jakarta, dan Jakarta kembali dijadikan ibukota negara. Hal ini mengakibatkan makin meningkatntya kebutuhan kantor dan perumahan. Selain itu, jumlah penduduknya pun mengalami pemekaran luar biasa akibat Jakarta juga berkembang sebagai kota industri dan perdagangan.

Bermukim di tempat tersebut pasti bukan tujuannya, namun pertanyaannya, kenapa menjadi pilihannya
Konsekwensinya, pada awal 1952 tercatat adanya pembukaan tanah-tanah liar dengan gubuk-gubuknya di seantero Jakarta. Menurut taksiran kala itu, sekurangnya terdapat 30.000 gubuk liar yang dihuni para pendatang baru. Selain itu, juga terdapat 46 macam bangsa asing yang berdiam di Jakarta, belum termasuk bangsa Indonesia sendiri. Menurut catatan, pada periode 1948-1951, terdapat surplus penduduk di Jakarta rata-rata 118.563 orang tiap tahunnya. Sementara itu, Rencana Induk DKI Jakarta 1965-1985 menghitung, rata-rata pertambahan penduduk Jakarta 124.000 orang per tahun.

Oleh sebab itu, pada 1953 muncul suatu gagasan bahwa proyeksi Jakarta masa datang akan menjadi 16.200 Ha, dan akan dibatasi oleh suatu jalan lingkar luar, yang juga dimaksudkan sebagai perluasan kota tahap berikutnya. Dari gagasan ini, kemudian muncul Jakarta By-Pass di sebelah timur.

Sejak 1959, perkembangan ibukota menjadi bagian politik mercu suar yang bertujuan membuat RI sebagai inti dari The New Emerging Force (Kekuatan Baru yang sedang Tumbuh) di dunia. Sukses-sukses sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955) menjadikan Jakarta sebagai pusat penyelenggaraan Asian Games IV (Pesta Olahraga se Asia) pada tahun 1962, kemudian menyusul Games of The New Emerging Forces (GANEFO) pada tahun 1963.

Jakarta sebagai The New Emerging Force (kekuatan baru yang sedang tumbuh) di dunia
Semua itu disertai oleh pembangunan jalan-jalan besar, hotel-hotel mewah, toko serba ada, jembatan Semanggi dan Komplek Asian Games di Senayan (Gelora Bung Karno), Gedung Conference of the New Emerging Forces (CONEFO) yang kini menjadi gedung DPR/MPR. Sementara itu, di sisi ujung Jl. MH Thamrin dibangunlah gedung Bank Indonesia (1957); gedung kantor PT pembangunan Perumahan (1959); Hotel Indonesia (diresmikan 5 Agustus 1962); Monumen Nasional (17 Agustus 1961) dan seminggu kemudian dibangun Masjid Istiqlal. Tahun 1962, Presiden Soekarno merestui pembangunan gedung kantor pusat Bank Dagang Negara (BDN), menyusul kemudian gedung toko serba ada pertama di Indonesia, Sarinah (1963).

Sampai kemudian, munculah tragedi 1965 yang menjadi noktah hitam dalam kesejarahan Indonesia. Kala itu ketimpangan dan kemiskinan penduduk Jakarta menjadi warna yang sangat dominan. Dalam memoarnya Ali Sadikin mencatat bahwa di awal tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta (1966-1977) penduduk Jakarta telah mencapai 3,6 juta jiwa. Tercatat kurang lebih 60 persennya tinggal di perkampungan sangat padat dan kumuh. Di banyak daerah, kepadatannya berkisar antara 4.000 hingga 6.000 jiwa per kilometer persegi. Kemacetan lalulintas terjadi pada jaringan jalan-jalan yang sangat terbatas. Telekomunikasi baru mampu melayani 26.000 pesawat. Listrik hanya mampu memenuhi 13 persen kebutuhan kota. Sementara air minum, baru memenuhi 12,5 penduduk kota.

Jakarta kini tampil seperti kota-kota dunia lainnya yang sarat dengan aktivitasnya
Namun, berkah minyak (oil boom) pada dasawarsa 70-an, telah memicu sejumlah perubahan baru, walaupun tidak terlampau mempedulikan kualitas lingkungan hidupnya. Ekspansi jalan kian mengembang ke arah Jl Soedirman yang juga telah memiliki sejumlah gedung perkantoran. Misalnya Wisma Arthaloka (1976), demikian juga Wisma Metropolitan I. Sedangkan gedung Granada (Veteran mulai tahun 1973) dan pada tahun-tahun berikutnya menyusul gedung Panin, S.Widjoyo Center serta Ratu Plaza, ini dikembangkan pada akhir dasawarsa 1970-an.

Adapun jalur Kuningan, mulai dikembangkan pada awal 70-an. Pembangunan Jaya merupakan kontraktor utama pembangunan jalan HR Rasuna Said, dengan panjang 3.885 meter dan lebar 40 meter. Di kawasan ini gedung yang pertama berdiri adalah Gelanggang Soemantri Brojonegoro (1974). Sedangkan jalur MT Haryono menuju pasar Minggu pada tahun 1974 pula didirikan perkantoran Five Pillar Office Park.

Menjelang berakhirnya dasawarsa 80-an, puluhan gedung baru bermunculan. Misalnya, Prince Centre (d/h Gedung Pangeran); Chase Plaza; Wisma Indocement; Wisma BCA; Summitmas Tower; Mid Plaza; Central Plaza; Wisma Bumiputera dan sebagainya. Demikian pula dengan gedung Bank Pemerintah yang mengambil lokasi di Jl, Soedirman.

Pada tahun 1995 menurut data PT Procon Indah/JWL Research ada 5 gedung baru yang rampung dibangun di kawasan Segitiga Emas (MH Thamrin - Soedirman; Gatot Subroto; HR Rasuna Said), yakni Bappindo Plaza; Gedung Artha Graha; Gedung GKBI; Jakarta Stock Exchange Building; Summitmas II dan Plaza Exim. Satu tahun berikutnya, di kawasan tersebut juga telah dirampungkan gedung-gedung baru: Wisma BNI II; BII Plaza 2 dan 3; Menara Imperium; Anggana Danamon I dan II dan sebagainya.

Bersamaan dengan tumbuhnya gedung-gedung perkantoran, di Jakarta juga terus disarati dengan gedung pertokoan baru (plaza dan super plaza) serta rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan). Di Jakarta Selatan hadir dua super plaza: Blok M Mall dan Blok M Plaza, di samping Pondok Indah Mall, Plaza Bintaro dan Plaza Cinere. Di Jakarta Pusat di kawasan Pasar Baru juga dibangun plaza baru, selain Plaza Indonesia dan Plaza Senayan serta menyusul kemudian Komplek Cempaka Mas. Di Jakarta Utara ada Mal Kelapa Gading. Di Jakarta Timur, dengan Sentra Primer Baru Timurnya juga mengalami perkembangan pesat. Misalnya di sepanjang Kalimalang, Pulogebang, Klender dan Jatinegara. Di Jakarta Barat telah berkembang pesat Mangga Dua (1988). Apalagi didukung oleh proses renovasi areal Chinatown di Pasar Pagi dan Petak Sembilan. Kawasan Mangga Dua yang merupakan pusat grosir makin diramaikan dengan hadirnya Mangga Dua Mas dengan komplek Jakarta International Trade Centre (JITC). Sementara di Roxy, hadir komplek Roxy Mas, Tomang Plaza, Tomang Toll Shop; Mall Taman Anggrek; Citra Land; Puri Indah Mall; Mall Mega Pluit dan sebagainya.

Peristiwa 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI Jl. DIponegoro 58 Jakarta Pusat, pengambil alihan kantor DPP PDI dari kubu Megawati Soekarno Putri oleh kubu Suryadi, merupakan awal dari terguling rezim Orde Baru
Perkembangan yang demikian gencar itu kemudian seolah diinterupsi oleh kerusuhan Mei 1998. Puluhan dan bahkan ratusan gedung kantor, pertokoan, mall, dan pemukiman mewah dibakar oleh amuk masa yang sulit dibayangkan. Para sosiolog maupun psikholog menganggap bahwa kejadian itu tidak lain dari ledakan amarah akibat ketimpangan yang terlampau berlebihan. Karena itu mungkin, ada baiknya kita mengikuti apa yang difikirkan Peter Hall (Three Systems, Three Separate Paths, 1991), bahwa Jakarta sudah saatnya mengembangkan perencanaan humanopilis, yaitu kota yang lembut dan manusiawi dengan menyembuhkan luka-luka yang diakibatkan oleh perlakukan manusia yang sewenang-wenang terhadap alam dan mengolah hubungan antar manusia dan lingkungan binaannya secara akrab. Tanpa kesediaan itu, maka kehancuran akan semakin cepat. Dan, Jakarta, setidaknya dapat belajar dari pengalaman terdekatnya, Oud Batavia.**






TAPAK SEJARAH

MENUJU JAYAKARTA


STAD BATAVIA


OUD BATAVIA


METROPOLITAN WELTEVREDEN


MASYARAKAT BETAWI


IBUKOTA REPUBLIK INDONESIA


.